perbedaan sistem pemerintahan jokowi dan sby

Nama     : Lydia yulia sari
Kelas     : 1DF01
Npm      : 54212295

SISTEM PEMERINTAHAN JOKOWI DAN AHOK

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk periode 2012-2017 Joko Widodo (Jokowi) Dan Basuki TP (Ahok) dalam kampanyenya beberapa bulan lalu menyampaikan visi dan misi selama menjabat sebagai orang nomer 1 (dan dua) untuk DKI Jakarta.
Dalam Visi nya, Pasangan yang datang dari luar Jakarta ini menyampaikan “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi dan manusiawi, dengan kepemimpinan dan pemerintah yang bersih dan melayani.”
Sedangkan Misi mereka selama 5 tahun jabatan adalah;
1)Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2)Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
3)Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta.
4)Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota, dan
5)Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.
Jokowi-Ahok juga sempat menyampaikan program kerjanya selama 100 hari pertama dalam menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Program 100 hari kerja itu meliputi Pelaksanaan sistem kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Cerdas, dan perombakan sistem birokrasi menjadi sistem yang melayani. Baru setelah itu mereka melanjutkan langkah-langkah penanganan masalah utama Jakarta, seperti macet dan banjir. Salah satu yang cukup fenomenal adalah mereka akan membuat akses 24 jam untuk masyarakat dan media memantau program kerja mereka yang sedang dilaksanakan maupun yang belum terlaksana dan mereka juga terbuka untuk segala bentuk kritik dimana bertujuan untuk mereka membenahi diri.
Dalam kampanyenya beberapa bulan lalu juga mereka menyampaikan program-program unggulan dalam Bidang Penataan Kota, Bidang Mengatasi banjir, Bidang Transportasi, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi Masyarakat dan Bidang Reformasi Birokrasi.

Adapun 7 Program Kerja  Jokowi-Ahok yang dijanjikan adalah:

BIDANG PENATAAN KOTA
1. Melakukan intervensi sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh, tetapi meniadakan penggusuran.
2. Pembangunan super blok untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Berupa one stop living yang terdiri dari hunian vertikal (rumah susun), ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan.
MENGATASI BANJIR
1. Pembangunan embung/folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan di setiap kelurahan.
2. Membeli daerah tangkapan air seperti situ/waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.
3. Bekerja sama dengan pemerintahan di sekitar Jakarta untuk membuat sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang bermuara di Jakarta.
4. Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air.
BIDANG TRANSPORTASI
1. Bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta untuk membuat otoritas pelayanan transportasi Jabodetabek agar persoalan mobilitas warga bisa ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas daerah.
2. Mengganti sebagian besar Busway menjadi Railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. Mengutamakan people mobilization, bukan car mobilization.
3. Memperbanyak armada angkutan umum, terutama Busway di koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur Busway.
4. Mengganti kendaraan umum seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
5. Pembangunan monorail.
6. Merintis pembangunan MRT/Subway sebagai angkutan massal warga kota.
7. Melengkapi penyediaan transportasi massal dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem Electronic Road Pricing (ERP), sewa parkir yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja.
BIDANG KESEHATAN
1. Memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan yang saat ini menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi KARTU SEHAT yang berlaku di rumah sakit pemerintah, dan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.
2. Menyediakan Pusat Kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama pasar-pasar yang dibangun di Super Blok untuk kalangan menengah ke bawah.
BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Membangun mall khusus untuk pedagang kaki lima agar lebih tertib dan tidak memakan badan jalan.
2. Merevitalisasi pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perenomian warga kota.
BIDANG KEBUDAYAAN
1. Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas.Menyediakan ruang-ruang publik sebagai fasilitas pergaulan warga dan sarana tempat mengekspresikan diri.
2. Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan Jakarta di lima wilayah administratif.
3. Merevitalisasi melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia agar menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di Jakarta.
BIDANG PELAYANAN PUBLIK
1. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional
2. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja.
3. Meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja melakukan kekerasan terhadap warga
4. Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen untuk tidak menggunakan voorrijder sehingga bisa merasakan keadaan yang sesungguhnya sedang dialami warga
5. Gubernur dan Wakil Gubernur hanya akan berada di kantor selama 1 jam saja, dan sisanya meninjau proses pembangunan dna pelayanan publik di lapangan

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Jokowi-Ahok dilantik dan memulai program kerja mereka. Selanjutnya semua dikembalikan ke masyarakat DKI Jakarta untuk menilai apakah sudah terasa perubahan yang terjadi? Membenahi Jakarta memang tidak semudah membalikan telapak tangan, Bahkan 5 tahun bukan waktu yang cukup untuk menjadikan ibukota tercinta menjadi lebih dicintai, namun dibutuhkan kesabaran. Di samping itu dukungan dan partisipasi dari masyarakat Jakarta sangat berperan untuk membantu pembenahan Jakarta ini.

SISTEM PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Jika sistem pemerintahan kita menganut sistem presidensial murni, maka pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berjalan dengan efektif. Nyatanya, eksekutif kadang dibuat tidak berkutik jika berhadapan dengan legislatif. Dalam forum seminar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan tema Pemilihan Presiden 2009:Pemantapan Sistem Politik Demokrasi dan Pengokohan Reformasi” di Banjarmasin, para pakar politik menilai bahwa saat ini pemerintahan SBY-JK menerapkan sistem presidensial setengah hati. Akibatnya roda pemerintahan menjadi tidak efektif.
Hadir dalam seminar itu Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA, Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, Dr. J. Kristiadi, Prof. Syamsuddin Haris, M.Si, Firman Noor, MA dan Andrinof Chaniago, M.Si. Menurut pakar politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf, Kalau praktek presidensial berjalan optimal, presiden bisa menggunakan kewenangannya secara penuh dalam mengatur bangsa ini. Dan kondisinya tidak seperti sekarang ini.
Namun, karena pertimbangan tetap terpeliharanya stabilitas politik maka terjadilah politik akomodatif atau praktek sistem presidensial setengah hati seperti yang dilakukan Presiden SBY dan Wapres JK dalam menjalankan roda pemerintahan hingga memasuki tahun keempat masa pemerintahan hasil Pemilu 2004. Di sisi lain sistem presidensial sebenarnya mengandung potensi kebuntuan politik, bila terjadi persaingan seimbang antara presiden dengan parlemen atau DPR.
Sistem presidensial di negara-negara Amerika Latin sudah seringkali terjadi “deadlock” atau kebuntuan yang berlanjut pada terjadi perebutan kekuasan dengan cara makar. “Hanya saja keuntungan Indonesia pada dua faktor yaitu tidak ada perbedaan mendalam di antara parpol dalam hal ideologi, dan tidak ada tradisi kudeta militer,” ucapnya.
Pakar politik dari Universitas Indonesia itu mengingatkan, bukan berarti prektek presidensial di Indonesia tidak menimbulkan kerawanan dan bisa saja terjadi dua hal yang selama ini membedakan Indonesia dengan negara-negara di Amerika Latin. Sementara itu Syamsuddin Haris berpendapat dalam mengelola negara dengan pertimbangan menciptakan stabilitas itu memang baik, tapi efektifitas roda pemerintahan jauh lebih baik dan menjadi tuntutan mendesak.
Terjadi di Indonesia penerapan sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multi partai atau parlementer, sebagai sebuah sistem yang dipaksakan dan hal itu hanya sebatas imajiner. “Aneh, partai politik pendukung pemerintah juga melakukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah sehingga sulit mencapai pemerintahan yang efektif,” katanya.
Untuk itu Syamsuddin Haris menyarankan agar ke depan Indonesia tidak perlu berubah pada sistem parlementer, tapi juga tidak lagi menerapkan sistem presidensial. Ada satu pilihan yang dinilai lebih cocok bagi Indonesia yaitu sistem semi presidensial, yang sebenarnya standar dalam tipe sistem negara.
Para pakar ilmu politik itu membahas materi aktual seperti Evaluasi Sistem Presidensial, Sosok Ideal Presiden RI 2009-2014, Format Kampanye Ideal, Peta Kekuatan Politik dan Kecendrungan Koalisi, Partisipasi Publik dan Budaya Politik Pemilih, serta Evaluasi Pilpres 2004.

sumber: kompas, www.ahok.org, jakartabaru.co/home

Sumber: antara, 15 April 2008